LSM Kampak Papua Lapor Dugaan Korupsi Dishut LH Supiori

0
109

BIAK – wartaekspres.com – LSM Anti Korupsi Kampak Papua bersama FPKB tidak main-main dalam menyuarakan pemberantasan korupsi di Tanah Papua. Hal ini dibuktikan dengan disambanginya Kejaksaan Negeri Biak oleh kedua Sekjen LSM anti korupsi ini, untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Supiori.
Seusai melaporkan Kejaksaan Negeri Biak, Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem yang didampingi Sekjen FPKB, Agus Rumaropen melalui press releasenya yang diterima media ini, Rabu (7/2) kemarin mengatakan, kedatangan kami berdua ke Kejaksaan Negeri Biak adalah untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori senilai Rp. 413.296.500.
Dikatakan Johan, berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Papua Nomor : 10.CLHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2016 dalam laporan tersebut terdapat temuan dalam pekerjaan penyusunan dokumen studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terpadu Taman Wisata Alam (TWA) dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga diduga telah merugikan negara senilai Rp. 413.296.500.
“Kami melaporkan dugaan korupsi ini dengan dasar, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang tidak dilaksanakan dan pembayaran ganda dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 67.350.000, Kadis tidak mempertenggungjawabkan BLNP dengan melengkapi bukti pertenggungjawaban senilai Rp. 345.946.500,” jelas Johan.
Dikatakan Johan, sebenarnya kami akan melaporkan dua kasus yakni dugaan penyelewengan anggaran pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan juga dugaan penyelewengan dana terhadap 157 ASN yang belum dibayarkan sejak bulan Mei 2013 hingga April 2017.
“Dugaan penyelewengan anggaran terhadap 157 ASN pada Pemda Supiori sudah terlalu lama dan berlarut-larut sehingga kami melaporkan dugaan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Biak dan meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Biak untuk segera mengusut kasus ini karena sudah merugikan negara,” ujar Johan.
Jika dikalkulasikan, kata Johan, 157 orang ASN yang belum dibayarkan dengan dana yang disediakan sebesar 2 miliar rupiah jika diselewengkan nilainya sangat besar. “Hal ini yang membuat kami dari LSM anti korupsi melaporkan dan meminta untuk pihak Kejaksaan Negeri Biak segera usut kasus tersebut berdasarkan laporan masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Bab II Pasal 2,” tegasnya. (SON)
The post LSM Kampak Papua Lapor Dugaan Korupsi Dishut LH Supiori appeared first on Warta Ekspres.
Source: New feed